mursalMashalih adalah bentuk jama’ dari maslahah yang berarti “kemaslahatan”, kepentingan. Sedang Mursalah berarti “Terlepas”. Dengan demikian. Mashalihul Mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Maksudnya ialah penetapan hokum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu manfaat bagi manusia atau menolak kemadhorotan atas mereka. Al-Khawarizmi menyatakan bahwa mashlahah ialah menjaga tujuan syara’ dengan jalan menolak mafsadat (kerusakan) atau madharat dari makhluk.

Kedudukannya sebagai Sumber Hukum Islam

Para Jumhur Ulama’ berbeda pendapat mengenai kedudukan Mashalihul Mursalah sebagai sumber hokum.

  1. jumhur menolaknya sebagai sumber hokum, dengan alasan:

-          bahwa dengan nash-nash dan qiyas yang dibenarkan, syariat senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syari’at melalui petunjuknya.

-          Pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.

-          Akan melahirkan perbedaan hukum akibat berbedaan suatu wilayah atau negara.

  1. Imam Malik membolehkan berpegang tuguh kepadanya secara mutlak. Namun menurut Imam Syafi’i boleh berpegang kepda Mashalihul Mursalah apabila sesuai dengan dalil Kully atau dalil Juz’y dari syara’.

Pendapat kedua ini berdasarkan:

-          kemashlahatan manusia selalu berubah-ubah dan tidak ada habis-habisnya. Jika pembinaan hukum dibatasi hanya pada maslahat-maslahat yang ada petunjuknya dari syar’i (Allah SWT), tentu banyak kemashlahatan yang tidak ada status hukumnya pada masa dan tempat yang berbeda-beda.

-          Para sahabat dan tabi’in serta para mujtahid banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan mashlahat yang tidak ada petunjuknya dari Syar’i, misalnya membuat penjara, mencetak uang, mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Qur’an dan sebagainya.

Syarat-syarat berpegang kepada Mashalihul Mursalah

  1. Mashlahat itu harus jelas dan pasti bukan hanya berdasarkan kepada prasangka;
  2. Mashlahat itu bersifat umum, bukan untk kepentingan pribadi;
  3. hukum yang ditetapkan berdasarkan mashlahat itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma’;
  4. hanya berlaku dalam mu’amalah, bukan pada persoalan ibadah karena tidak berubah-ubah.
About these ads